ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. YOKOGAWA INDONESIA

Abstract

Dalam suatu pengadaan barang dan jasa baik yang dilakukan pihak swasta atau pemerintah perjanjian mutlak diperlukan diantara kedua belah pihak. Pada perjanjian tersebut akan dirinci hak dan kewajiban para pihak. Agar hak dan kewajiban para pihak seimbang dan tidak berat sebelah, klausula- klausula dalam perjanjian tersebut harus sejalan dengan asas keseimbangan. Sehingga pada pelaksaan perjanjian tidak akan menimbulkan akibat hukum, seperti perubahan perjanjian, pengakhiran atau timbul sengketa dari perjanjian tersebut. Sebagai perusahaan trading PT. Yokogawa Indonesia banyak melakukan transaksi bisnis seperti pengadaan barang dan jasa untuk di internal perusahaan sendiri atau mensuplai untuk pihak pemerintah atau swasta lainnya. Atas dasar inilah penulis berminat meneliti perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT. Yokogawa Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa, apakah sudah sejalan dengan asas keseimbangan dan akibat hukumnya bila perjanjian tersebut melanggar asas keseimbangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT. Yokogawa Indonesia, mengetahui dan menganalisis mengapa perjanjanjian tersebut belum sejalan dengan asas keseimbangan dan mengetahui akibat hukumnya bila asas keseimbangan dilanggar. Penulisan tesis ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Data primer diperoleh melalui studi di lapangan melalui wawancara dengan narasumber yaitu dengan bagian Sales Department, Purchasing Department dan OPD Dept (Operational Processing Data), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian deskriptif analitis diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT. Yokogawa Indonesia belum sejalan dengan asas keseimbangan yaitu diantara kedua belah pihak kurang terbuka dalam memberi dan memperoleh informasi, waktu negoisasi kurang, kemudian antara kesalahan dan sanksi masih belum berimbang, dan posisi salah satu pihak mempunyai bargaining power lebih kuat, antara kerugian yang diderita dengan dendanya tidak seimbang. Akibat hukumnya bila suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa melanggar ketentuan asas keseimbangan maka dapat dikatakan perbuatan hukum dimaksud batal demi hukum (nietig), perbuatan hukum dimaksud dapat dibatalkan, khususnya bila ketentuan tersebut hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan salah satu pihak, selain itu perbuatan hukum dimaksud tetap dianggap absah dan mengikat. Untuk pemulihan keseimbangan diantara para pihak perlu upaya negoisasi ulang dan penyesuaian, Para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT. Yokogawa Indonesia seharusnya mencerminkan asas keseimbangan. Tujuan dari asas keseimbangan ini adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak misal produsen dan konsumen seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Sehingga para pihak tidak merasa berat sebelah hak dan kewajibannya.