TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (Studi Pada PT. Garuda Berjangka - Cabang Semarang)

Abstract

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sarana perdagangan yang dimanfaatkan dunia usaha. Perdagangan Berjangka Komoditi selain berfungsi sabagai sarana pengelolaan resiko, juga berfungsi sebagai terbentuknya harga yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak. Pihak- pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi? Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap nasabah apabila terjadi wanprestasi di PT Garuda Berjangka? Metode penelitian dengan penelitian empiris dan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan serta wawancara langsung dilapangan. Lokasi penelitian dilakukan di PT Garuda Berjangka Cabang Semarang. Semua data yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Perdagangan Berjangka Komoditi sangat bermanfaat untuk menciptakan efesiensi pasar komoditi. Nasabah yang telah membuka rekening di suatu perusahaan Pialang Berjangka dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang harga pasar secara real time sehingga memudahkan mereka dalam melakukan transaksi jual beli mereka. Perlindungan hukum terhadap Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam peraturan perundang-undangan, melalui Peraturan Pemerintah, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka diselesaikan melalui Penyelesaian secara Perdata dan Penyelesaian secara Pidana.