AKIBAT HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK WARIS ATAS TANAH JANDA TANPA KETURUNAN BERDASARKAN BUKTI PEMILIKAN HAK GONO GINI

Abstract

Proses peralihan hak jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seringkali timbul dalam berbagai ragam permasalahan. Tata cara perolehan hak atas tanah tersebut menentukan kewenangan dari pemegang haknya untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. Peralihan hak waris atas tanah janda tanpa keturunan yang merupakan harta gono gini dalam perkawinannya harus mendapatkan persetujuan ahli waris yang lain dari almarhum suaminya. Permasalahnya adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli yang digunakan untuk peralihan hak waris atas tanah janda tanpa keturunan berdasarkan bukti pemilikan hak gono gini dan bagaimana konsep hak gono gini atas peralihan hak waris atas tanah janda tanpa keturunan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosio Legal yang berarti terdapat dua aspek penelitian, yang pertama aspek legal research yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang- undangan dan kedua socio research yaitu digunakan metode dan teori ilmu-limu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini tetap dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Hasil pembahasan permasalahan adalah peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar dapat menjamin kepastian hukumnya dan dapat menjadi alat bukti yang sah dan sebaiknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melakukan pemeriksaan secara teliti mengenai siapa pihak yang berhak dan berwenang terhadap hak atas tanah yang bersangkutan agar sah secara hukum, sesuai dengan hukum tanah nasional dan tidak menimbulkan konflik hukum. Saran : Lurah dan Camat dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris harus lebih teliti, agar tidak terjadi kekeliruan pencantuman nama- nama ahli warisnya, sehingga memperkecil resiko terjadinya konflik hukum pada saat proses peralihan secara warisan tersebut dilanjutkan dengan jual beli kepada pihak ketiga.