PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI ANTARA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dengan perusahaan penyedia jasa merupakan sebuah tindakan yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 1945. Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kota Pangkalpinang Tahun 2014, terdapat 63 paket pekerjaan konstruksi yang telah dilelang dan dilaksanakan, tetapi terjadi berbagai bentuk wanprestasi hingga menyebabkan progress bahkan hasil akhir pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan faktor pemicu wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Pemkot Pangkalpinang dengan penyedia jasa serta penyelesaian dan pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertitik tumpu pada data primer dan data sekunder. Pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Pemkot Pangkalpinang dengan perusahaan penyedia jasa pada tahun 2014 telah terjadi wanprestasi meliputi : Pertama, wanprestasi PPK, yaitu keterlambatan pembayaran termin. Kedua, wanprestasi penyedia jasa, yaitu :(1) tidak memasang papan nama pekerjaan;(2) indikasi penyimpangan penggunaan uang muka; dan(3) tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas fisik pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Faktor pemicu terjadinya wanprestasi meliputi :(1) kelenaan penyedia jasa sehingga melalaikan kewajibannya; dan(2) penghentian aktifitas pekerjaan oleh penyedia jasa karena terjadinya keadaan kahar tanpa pemberitahuan kepada PPK. Penyelesaian terhadap wanprestasi pertama adalah pemberian kompensasi berupa waktu tambahan bagi penyedia jasa sesuai dengan waktu keterlambatan pembayaran termin. Penyelesaian wanprestasi kedua oleh PPK meliputi :(1) memanggil penyedia jasa atau melakukan crosscheck sekaligus memberikan surat teguran sebanyak tiga kali selama masa perjanjian;(2) melaporkan penyedia jasa kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwenang disertai dengan pemutusan perjanjian secara sepihak, sita jaminan, dan register penyedia jasa ke dalam daftar hitam nasional. Saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :(1) agar Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam perumusan RUP mengalokasikan dana ganti rugi bagi keterlambatan pembayaran termin sehingga terwujud tertib perjanjian. Selain itu agar pemerintah lebih menyesuaikan honorarium dan beban kerja pengawas lapangan sehingga terwujud proporsionalitas bagi pengawas lapangan. Di sisi penyedia jasa, agar dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan pemenuhan prestasinya senantiasa berpedom pada perjanjian sehingga terwujud tertib perjanjian.