KAJIAN KRITIS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DIBANDINGKAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Keppres 80/2003 mengalami berbagai kelemahan antara lain munculnya multi tafsir dan belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja dalam APBN (bottleneck), sehingga muncul Perpres 54/2010 untuk membawa perubahan. Perubahan peraturan tersebut tentunya membawa dampak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai salah satu instansi vertikal harus ikut serta menyesuaikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan terbaru sehingga bagaimanakah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyikapi perubahan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tetap muncul berbagai kendala sehingga diperlukan pembenahan dan perbaikan guna penyempurnaan peraturan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis empiris, data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan serta wawancara terhadap narasumber dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyesuaikan dengan peraturan terbaru diantaranya dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) tingkat Kantor Wilayah serta cara pengadaan yang telah dilakukan secara elektronik ( E-Procurement) dengan memanfaatkan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya juga mengalami kendala / permasalahan antara lain tingkat pengetahuan / keahlian para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang masih belum optimal dan masih adanya intervensi atasan dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga Unit Layanan Pengadaan belum bisa secara optimal dan independent. Sehingga diharapkan penerapan prinsip-prinsip pengadaan yakni efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi dan tidak diskriminasi serta akuntabilitas dapat dilaksanakan secara optimal. KATA KUNCI : Perubahan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa