“IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)”

Abstract

ABSTRAK “IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)” Reformasi pada tahun 1998 di Indonesia membawa dampak perubahan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dimana birokrasi diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanannya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak (good governance), dan penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih (clean government) sesuai dengan cita-cita reformasi. Pemerintah desa menjadi organisasi pemerintahan terbawah dan terdekat dengan masyarakat sehingga memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance khususnya dalam memenuhi asas profesionalisme. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatur mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Berdasarkan latar belakang penelitian dilakukan dengan pokok permasalahan : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aspek hukum mengenai alih status desa menjadi kelurahan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan hambatan didalam alih status desa menjadi kelurahan. 3) Untuk mengetahui dan menganalisa dampak peningkatan good governance di dalam implementasi alih status desa menjadi kelurahan ditinjau dari asas profesionalitas dalam aspek pelayanan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kualitas penyelenggaraan alih status desa menjadi kelurahan. Kemudian menganalisa bagaimana langkah birokrasi pemerintah desa maupun kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas profesionalisme. Oleh karena itu, metode pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian adalah alih status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Slawi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2009 yang dibuat mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 beserta aturan pelaksananya. Hambatan dan kendala dalam penerapan alih status ini berasal dari aturan yang belum lengkap, perangkat desa dan masyarakat yang tidak mau diubah menjadi kelurahan, dan kesalahpahaman terhadap status Kelurahan. Dampak implementasi perubahan status ini dibagi menjadi 2 yaitu dampak terhadap struktur pemerintahan desa dan dampak terhadap aspek pelayanan umum (public service) bagi masyarakat. Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, asas profesionalisme, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa, Kelurahan