PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BOGOR RING ROAD SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pembangunan Bogor Ring Road Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan untuk menidentifikasi tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Bogor Ring Road setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bentuk dan dasar penghitungan ganti kerugian, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk Pembangunan Bogor Ring Road di Kota Bogor pelaksanaannya tetap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 Huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tetapi dalam ketentuan Pasal 58 juga memberikan pengecualian terhadap proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses pengadaan tanah, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan Bogor Ring Road adalah 1). Adanya sebagian warga yang tidak tinggal diatas tanah yang terkena pembangunan, 2). Adanya sebagian warga yang belum mencapai kesepakatan atas besarnya ganti kerugian. Hambatan-hambatan tersebut diselesaikan dengan 1). Terus memperhatikan perkembangan pemegang hak atas tanah dengan dibantu oleh Kepala Desa setempat, dan 2). Dilakukan pendekatan secara persuasif dan personal (orang per orang) dengan melibatkan tokoh masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bogor Ring Road telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Bogor Ring Road