AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PEMBERIAN TANGGAL BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak)

Abstract

Abstrak AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PEMBERIAN TANGGAL BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak) Di dalam pengembangan usaha sarana yang mutlak adalah modal. Modal dapat diperoleh melalui kredit perbankan. Dalam rangka mengamankan pemberian kreditnya, bank menutut debitor untuk memberikan jaminan. Salah satu bentuk jaminan adalah Hak Tanggungan. Hak tanggungan lahir pada saat diterbitkannya tanggal buku tanah hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan yaitu tanggal hari ketujuh setelah APHT beserta berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftarannya sudah diterima dengan lengkap oleh Kantor Pertanahan. Maka dalam hal ini akan diteliti mengenai pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan akibat hukum keterlambatan pemberian tanggal buku tanah hak tanggungan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis mengggunakan teknik analisa kualitatif. Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, kurang efektif dan efisien karena masih adanya pemberian tanggal buku tanah melebihi batas yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan PPAT terlambat mendaftar APHT yang melebihi 7 (tujuh) hari Kerja, begitu juga Kantor Pertanahan yang memberikan tanggal buku tanah melebihi hari ketujuh sejak APHT dan berkas lain diterima lengkap, sehingga mengakibatkan tertangguhkannya hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan. Keterlambatan tersebut menyebabkan segala hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan menjadi tertangguhkan. Sehingga kedudukan kreditor masih sebagai kreditor konkuren. Para kreditor konkuren tidak mendapatkan hak preferensi. Karenanya pelunasan utang mereka dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang kreditor. Mengingat saat lahirnya hak tanggungan sangat penting bagi kreditor yang menempatkan kedudukannya sebagai kreditor preferen, maka PPAT dan Kantor Pertanahan yang lalai yang mengakibatkan hak tanggungan tertangguhkan, dapat dikenai sanksi yang tegas. Kata Kunci: Pendaftaran Hak Tanggungan, Konkuren.