KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA ATAS JUAL BELI RUMAH DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DIBAYAR LUNAS MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1276 K/PDT/2005 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1364 K/PDT/2007)

Abstract

ABSTRAK “KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA ATAS JUAL BELI RUMAH DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DIBAYAR LUNAS MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1276 K/PDT/2005 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1364 K/PDT/2007)” Pengalihan kredit pemilikan rumah yang dilakukan oleh Debitor KPR kepada Pihak Ketiga akan berdampak pada kedudukan hukum dari Pihak Ketiga. Hukum perlu memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Ketiga, sebab Pihak Ketiga merupakan pihak yang lemah dalam hal pembuktian. Selain itu, keberadaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan terhadap segala jual beli tanah harus dilakukan di hadapan PPAT juga menjadi alasan bahwa kedudukan Pihak Ketiga lemah di hadapan hukum. Seperti kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1276 K/Pdt/2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pdt/2007, yaitu Debitor KPR tidak beriktikad baik untuk menyerahkan sertipikat kepada Pihak ketiga, namun menjual kembali rumah tersebut kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan Pihak Ketiga. Tujuan penelitian yang diajukan adalah untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan pihak ketiga dalam perjanjian kredit pemilikan rumah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang dibuat antara Kreditor KPR dan Debitor KPR serta untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga atas dijualnya kembali rumah yang dilakukan oleh Debitor KPR kepada Pihak Lain dihadapan PPAT. Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis tentang kedudukan hukum Pihak Ketiga atas perjanjian kredit pemilikan rumah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak diakui oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pihak ketiga merupakan pihak yang hadir dalam perjanjian kredit antara Debitor KPR dan Kreditor KPR sebagai akibat dari penyimpangan terhadap perjanjian kredit sehingga kepentingannya tidak diakomodasi dalam perjanjian kredit. Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga berupa perlindungan hukum represif yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kata kunci: pengalihan kredit pemilikan rumah, jual beli, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum.