SENGKETA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH AKIBAT DUGAAN SURAT KEPEMILIKAN GANDA PADA SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR (Studi Keputusan Perkara Perdata nomor 116/Pdt G/2011/PN cbn Kabupaten Bogor)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 yang telah di ganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah diatur penentuan alat-alat bukti untuk menentukan adanya hak-hak atas tanah secara jelas dan mudah dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak yang bermaksud mendaftarkan haknya. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Mengapa bisa terbit sertipikat dalam kasus ganda kepemilikan hak atas tanah pada kasus Perkara Perdata nomor 116/Pdt G/2011/ PN Cbn Kabupaten Bogor? Bagaimanakah Penyelesaian kasus ganda surat kepemilikan pada kasus Perkara Perdata nomor 116/Pdt G/2011/ PN Cbn Kabupaten Bogor ditinjau dari sistem hak pendaftaran tanah? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui terbitnya sertipikat dalam kasus ganda kepemilikan hak atas tanah pada kasus Perkara Perdata nomor 116/Pdt G/2011/ PN Cbn Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui Penyelesaian kasus ganda surat kepemilikan pada kasus Perkara Perdata 116/Pdt G/2011/ PN Cbn Kabupaten Bogor ditinjau dari sistem hak pendaftaran tanah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab diterbitkannya sertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Panitia Ajudikasi dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data-data yuridis dalam proses pendaftaran sistematik. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang didasarkan pada ketentuan Hukum Agraria yaitu UUPA dan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Terjadinya dugaan status ganda (overlapping) dikarenakan adanya data yang dimiliki oleh BPN dengan PT. Jui Shin Indonesia. Asas-asas pendaftaran perlu dilakukan agar pemberian hak berfungsi sebagai sumber daya yuridis apabila terjadi sengketa sertipikat ganda/overlapping, penyelesaian nya dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Sertipikat, Sengketa, Hak Atas Tanah