ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan PROGRAM i PENGEMBANGAN POTENSI 12 DESTINASI WISATA PESISIR DI JAKARTA UTARA

Abstract

ABSTRAK Pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya pertumbuhan ekonomi yang sedang dilaksanakan. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya Kota Adminsitrasi Jakarta Utara. Dengan keragaman potensi masyarakat, budaya dan artefak yang mewakili jaman kolonial sampai kehidupan modern, keberadaan 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir dapat dikembangkan sebagai sumber penciptaan nilai tambah bagi dunia usaha maupun masyarakat. Disisi lain, upaya pengembangan dan penciptaan nilai tambah secara berkelanjutan bagi berbagai potensi kepariwisataan tersebut diperlukan perlindungan hukum atas berbagai karya, baik untuk yang telah ada maupun yang akan dihasilkan nantinya. Berkaitan dengan hal ini Pemerintah Kota Adminsitrasi Jakarta Utara bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sehingga dapat menjaga orisinalitas, serta menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah melakukan audit atas potensi perlindungan hukum bagi berbagai atribut produk yang ada dapat diidentifikasi, berbagai atribut produk yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan HKI. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder), dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer). Spesifikasi penulsian adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dengan keragaman yang ada, jenis atribut produk yang memerlukan perlindungan tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu : (1) obyek perlindungan yang bersifat umum, dapat diimplementasikan pada 12 Destinasi Wisata, dan (2) obyek perlidungan yang bersifat spesifik berkaitan dengan identitas masing-masing destinasi. Hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut bila proses perlindungan tersebut dilakukan adalah, bahwa kepemilikan atau penguasaan pelaksanaan pengelolaan atas masing-masing destinasi dilakukan oleh berbagai pihak, baik yang dikuasai atau dikelola oleh badan hukum maupun oleh masyarakat dan menyarankan agar semua produk dan karya-karya yang sudah diidentifikasi segera didaftarkan haknya, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Kata kunci : HKI, pengembangan potensi, 12 Destinasi Wisata Pesisir