Kedudukan Korporasi dalam Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pidana di Indonesia (Studi terhadap Putusan MA No No. 2239 K/PID.SUS/2012 kasus pajak PTAsian Agri Group).

RATNA SEKAR, TANJUNG (2017) Kedudukan Korporasi dalam Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pidana di Indonesia (Studi terhadap Putusan MA No No. 2239 K/PID.SUS/2012 kasus pajak PTAsian Agri Group). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
19Kb

Abstract

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang digunakan untuk menyejahterakan masyarkat melalui pemerataan pembangunan. Pajak terdiri dari berbagai jenis salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh), setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Korporasi merupakan wajib pajak badan karena terdiri dari sekumpulan orang dan modal. masuknya Korporasi sebagai subyek hukum pidana membuat korporasi memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana. Meskipun masih banyak pertentangan mengenai masuknya korporasi sebagai subyek hukum namun hal ini dianggap urgent mengingat kejahatan terus berkembang dan pelakunya tidak hanya terbatas pada individu melainkan bisa dilakukan korporasi, karena sifat korporasi yang terorganisir sehingga sulit untuk ditentukan siapa yang harus bertanggungjawab karena perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Modus kejahatan perpajakan yang dilakukan PT. Asian Agri Group ini pun termasuk kejahatan yang sangat terorganisir karena melibatkan banyak pihak dalam tatanan korporasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mendeskripsikan tentang tentang pertanggungjawaban pidana korproasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh organ korporasi untuk dan atas nama korporasi, serta mengkaji putusan hakim yang menjatuhkan pidana diluar dakwaan jaksa yang menjatuhkan denda pada korporasi. sebanyak dua (2) kali jumlah pajak yang belum dibayarkan kepada PT. Asian Agri Group. Putusan hakim ini menjadi sorotan karena dijatuhkan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya “membidik” perorangan saja, hakim berpendapat kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding jika hanya menghukum organ dari korprasi tersebut, oleh sebab itu putusan Hakim ini termasuk dalam asas “ultra petita” dalam hukum pidana, yang mungkin putusan ini dapat menjadi rujukan bagi kasus lain yang dirasa serupa.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law
ID Code:57088
Deposited By:Mr. MIH
Deposited On:12 Oct 2017 09:03
Last Modified:12 Oct 2017 09:03

Repository Staff Only: item control page