INFORMED CONSENT SEBAGAI SALAH SATU HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN JASA MEDIS DOKTER (STUDI DI RSUD KARDINAH KOTA TEGAL)

Abstract

Informed Consent lahir karena adanya hubungan teurapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Sengketa Medik dalam bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak pernah dapat dilepaskan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan Informed Consent di RSUD Kardinah Kota Tegal telah sesuai dengan Peraturan perundang- undangan Kesehatan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penyelesaian saat terjadi sengketa medik terkait dengan pelaksanaan Informed Consent di RSUD Kardinah Tegal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Informed Consent di RSUD kardinah Kota Tegal di kaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan juga untuk mengetahui sejauh mana proses yang dilakukan pihak rumah sakit khususnya dokter saat terjadi sengketa medik antara pasien dan dokter. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Informed Consent di RSUD Kardinah Tegal belum sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang ada. Penyelesaian yang ditempuh saat terjadi sengketa medik di RSUD Kardinah adalah dengan melalui proses Mediasi antara pihak pasien dan pihak rumah sakit. Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan pendekatan yang tepat dan di legalkan oleh sistem hukum di Indonesia. Disarankan kepada pihak rumah sakit agar bisa lebih melengkapi isi dari formulir Informed Consent sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang ada untuk mempersempit terjadinya resiko pasien saat dilakukan tindakan medis.