ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU ANTARA MASKAPAI PENERBANGAN DENGAN PENGGUNA JASA PENERBANGAN

Abstract

Transportasi udara (penerbangan) sebagai salah satu sub sektor transportasi yang termuda juga telah menunjukkan perkembangan yang sangat menakjubkan. Tiket yang berbentuk cetak, elektronik, atau bentuk lainnya, merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut. Dalam tiket inilah dituangkan beberapa ketentuan berupa kewajiban bagi penumpang yang harus ditaati. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, karena merupakan perjanjian tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian baku antara maskapai penerbangan dengan pengguna jasa penerbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pelaksanaan perjanjian baku antara maskapai penerbangan dengan pengguna jasa penerbangan sesuai dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa penerbangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena memberikan gambaran yang dipandang erat hubungannya dengan gejala yang diteliti. Kemudian data dianalisis dengan metode analisis kualititatif yaitu menganalisis data secara interpretatif menggunakan teori atau hukum positif kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini adalah pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Penerbangan. Adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian baku, dimana pihak penumpang dalam posisi yang lebih lemah. Perlindungan hukum terhadap penumpang adalah melalui berbagai peraturan perundangan dan melalui upaya hukum penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian baku antara maskapai penerbangan dengan pengguna jasa penerbangan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.