KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak – hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh mematikan usaha produsen, karena produsen merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut maka upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara progresif dan komprehensif serta dapat langsung diterapkan dalam masyarakat yang nantinya diharapkan sebagai benteng bagi konsumen namun dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen tersebut bukan berarti akan ada tindakan sewenang-wenang dari konsumen yang merugikan bagi pelaku usaha hanya demi untuk perlindungan konsumen semata tetapi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan khususnya konsumen itu sendiri secara adil dan patut. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa mempunyai karakter khusus karena mempunyai sifat multifungsi, selain sebagai adjudication juga sekaligus sebagai consultative function. selain melalui peradilan umum. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal research karena berkaitan dengan masalah sosiologis mengenai kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang didukung dengan wawancara, data-data dan buku-buku yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa : Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen Kekuatan pelaksanaan putusan BPSK dalam penegakan hukum perlindungan konsumen tergantung dari adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha dan secara sukarela menjalankan putusan yang diambil BPSK yang memberikan win-win solution. Disamping itu peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen harus lebih komprehensif, dengan mental yang baik dari aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakat akan kepatuhan terhadap UUPK.