TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN PADA PT BNI CABANG MUARO BUNGO

Abstract

Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang, diterbitkan oleh pengelola gudang dan dapat menjadi instrumen perdagangan.Resi gudang sebagai salah salah satu bentuk jaminan merupakan jalan keluar dari terbatasnya modal petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha.Di Kabupaten Muaro Bungo, resi gudan sudah digunakan sebagai jaminan di Bank BNI Cabang Muaro Bungo. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di PT BNI Cabang Muaro Bungo serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Bank BNI selaku kreditur terkait jaminan berupa Resi Gudang yang nilainya menyusut saat terjadinya wanprestasi oleh debitur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris.Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian kredit dan jaminan Resi gudang. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa resi gudang dapat digunakan sebagai jaminan utang di Bank BNI Kabupaten Muaro Bungo.Walaupun jaminan yang diutamakan adalah jaminan tanah, namun Bank BNI memberikan kesempatan kepada petani untuk menjaminkan produk yang ada di dalam gudang yang mereka miliki sebagai jaminan hutang untuk memperoleh fasilitas kredit di Bank BNI.Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan resi gudang seperti tidak jelasnya criteria barang dalam gudang yang dapat menjadi objek jaminan.Hal ini karena belum adanya peraturan pelaksana dari undang-undang resi gudang. Upaya Hukum yang dilakukan Bank BNI dalam hal debitur wanprestasi antara lain adalah dengan pendeketan internal berupa restrukturisasi, reschedule dan peringatan. Eksekusi terhadap barang resi gudang dilakukan melalui lelang. Dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat segera membuat peraturan pelaksana dari undang-undang resi gudang agar pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan resi gudang dapat dilaksanakan dengan baik di masa depan.