KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (TINJAUAN BERDASARKAN HAM)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa akan tetapi sudah merupakan kejahatan sangat luar biasa. Dalam judul ini permasalahan yang diambil adalah bagaimana kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini (ditunjau berdasarkan HAM), bagaimana kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan tujuan penelitan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi saat ini dan yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat melanggar hak asasi manusia khususnya UU Pemasyarakatan, oleh karena itu kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang agar lebih memperhatikan hak-hak narapidana agar tidak melanggar hak asasi manusia. Kata Kunci: Moratorium, Remisi dan Pembebasan Bersyarat, Hak Asasi Manusia