KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG IDEAL TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Latar belakang budaya Indonesia memberikan acuan yang disepakati bahwa semua anak Indonesia adalah aset bangsa, oleh karena ini kesejahteraannya perlu ditingkatkan. Upaya perhatian terhadap anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak yang mempunyai masalah, dan Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa didalam masyarakat masih ada anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat dua permasalahan yaitu pertama Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak dalam hukum pidana yang positif, Kedua Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan yang ideal terhadap anak dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta ditunjang dengan pendekatan yuridis historis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Yang Positif yaitu Sebelum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman, usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah, penggunaan istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana yang seolah-olah sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana; tempat pelaksanaan penahanan yang masih dilakukan di Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahan Negara; belum adanya pengaturan Hak-hak anak yang yang berkonflik dengan hukum; belum melaksanakan proses diversi dan keadilan restoratif; tidak adanya pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Ideal Terhadap Anak Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia yaitu: Berdasarkan Berdasarkan RUU KUHP yang sekarang dibahas menunjukan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku. Yang dinyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Kata Kunci: Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Ideal Terhadap Anak