KAJIAN KRITIS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DIBANDINGKAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Keppres 80/2003 mengalami berbagai kelemahan antara lain munculnya multi tafsir dan belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja dalam APBN (bottleneck), sehingga muncul Perpres 54/2010 untuk membawa perubahan. Perubahan peraturan tersebut tentunya membawa dampak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai salah satu instansi vertikal harus ikut serta menyesuaikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan terbaru sehingga bagaimanakah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyikapi perubahan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tetap muncul berbagai kendala sehingga diperlukan pembenahan dan perbaikan guna penyempurnaan peraturan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis empiris, data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan serta wawancara terhadap narasumber dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyesuaikan dengan peraturan terbaru diantaranya dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) tingkat Kantor Wilayah serta cara pengadaan yang telah dilakukan secara elektronik ( E-Procurement) dengan memanfaatkan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya juga mengalami kendala / permasalahan antara lain tingkat pengetahuan / keahlian para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang masih belum optimal dan masih adanya intervensi atasan dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga Unit Layanan Pengadaan belum bisa secara optimal dan independent. Sehingga diharapkan penerapan prinsip-prinsip pengadaan yakni efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi dan tidak diskriminasi serta akuntabilitas dapat dilaksanakan secara optimal. KATA KUNCI : Perubahan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ABSTRACT Execution of the procurement goods and service which use president decision number 80 years 2003 experiencing of various weakness for example appearance multi interpret and not yet can push the acceleration of expense execution in APBN ( bottleneck), so that emerge the President rule number 54 year 2010 to bring the change. The Regulation change it is of course bring the impact of at execution of Procurement of goods and service every governmental institution. Regional Office of Ministry Law and human right of Central Java as one of the vertical institution have to join in to accomodate the process of Procurement of goods and service as according to newest regulation so that how Regional Office of Ministry Law and Human Right of Central Java the change attitude. But in its execution remain to emerge various constraint so that needed correction and repair utilize the completion of regulation of Procurement of goods and services. This research represent the research by yuridis empiric, data in this research obtained from bibliography research and also interview to guest speaker from Unit of Procurement Service (ULP) of Regional Office Ministry Law and Human Right Central Java . From research result indicate that the Procurement of goods and service in Regional Office of Ministry Law and Human Right Central Java have adapted for the newest regulation among others with the forming of Unit of Procurement Service ( ULP) mount the Regional Office and also the way of procurement which have been conducted in electronic ( E-Procurement) by exploiting LPSE (Procurement Service In Electronic) Ministry Law and Human Right Republic Of Indonesia. But in its execution also experience of the constraint / problems for example knowledge storey level / membership of the parties in concerned in course of procurement which still not yet optimal and there is still its intervence the superior in course of Procurement of goods and service so that Unit of Procurement Service not yet can in an optimal and independent. so that expected by a principal applying of Procurement namely efficiency, efektifitas, healthy emulation, openness, transparency Keyword ; Change of Regulation of Procurement of Service and Goods