REKONSTRUKSI PERJANJIAN GALA (GADAI ADAT) PADA MASYARAKAT ADAT ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF SYARIAH

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan penyakit yang sudah merambat kedalam seluk beluk birokrasi dan sudah menjadi budaya di dalam sistem kemasyarakatan. Oleh karena itu korupsi merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Namun apabila korupsi dibiarkan terus berkembang tanpa ada batasan di adanya pencegahan maka yang dirugikan adalah masyarakat seluruh Indonesia. Kerupsi di ibaratkan sebagai penyakit yang luar biasa maka dibutuhkan pula penanganan yang luar biasa. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 merupakan angin surga dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itulah peneliti menulis judul Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana. Uraian diatas kemudian memberikan inspirasi bagi peneliti untuk mengambil permasalahan (1) Apa Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Saat ini? (2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kebijakan pidana terkait dengan korupsi sesungguhnya sudah ada dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) namun yang diatur mengenai penyalahgunaan jabatan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 pengertian korupsi diperluas. Hal ini guna memberikan pencegahan terhadap orang yang mau melakukan tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Korupsi, kebijakan, Pemberantasan ABSTRAK Corruption is a disease that has crept into the ins and outs of the bureaucracy has become a culture in the social system. Therefore corruption is something extraordinary. But if corruption is allowed to flourish without restriction in the prevention of the injured were people all over Indonesia. Kerupsi described as the outstanding disease is needed also handling superb. Act No. 31 of 1999 was the winds of heaven in terms of fighting corruption. Therefore the researchers write in the title of the Criminal Law Policy Corruption Efforts For Contribution Reform of Criminal Law. The above description then provide inspiration for researchers to take the problem (1) What is the Criminal Law Policy in Response to Corruption Today? (2) How the Criminal Law Policy Efforts For Contribution Corruption Criminal Law Reform. While research method used is quantitative normative juridical approach. Policies related to criminal corruption exists and is already regulated in the Penal Pidanan (Criminal Code), but the set of the abuse of office. While in law number 31 of 1999 expanded definition of corruption. This is to provide prevention against those who would commit criminal acts of corruption. Keywords: Corruption, policy, Eradication