PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING TERKAIT DENGAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK “PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING TERKAIT DENGAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA” Perjanjian nominee merupakan suatu upaya untuk memberikan kemungkinan bagi warga negara asing memiliki hak milik atas tanah yang dilarang oleh UUPA adalah dengan jalan menggunakan kedok melakukan jual beli atas nama Warga Negara Indonesia, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahkan peraturan.Perjanjian dengan menggunakan kuasa semacam itu dengan menggunakan pihak Warga Negara Indonesia sebagai Nominee merupakan penyelundupan hukum karena substansinya bertentangan dengan UUPA.Penyelundupan hukum tersebut masih terjadi akibatnya keabsahan dari perjanjian nominee tersebut dipertanyakan serta kedudukan dari tanah akibat perjanjian nominee tersebut menjadi tidak jelas seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung nomor : 980 K/Pdt/2002 dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 2345 K/Pdt/2010. Tujuan penelitian yang diajukan adalah Untuk menganalisis dan mengkaji keabsahan penggunaan Perjanjian Nominee yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terkait dengan Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia.Untuk menganalisis dan mengkaji Kedudukan Hukum Tanah yang menjadi objek Perjanjian Nominee tersebut. Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis tentang Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terkait dengan hak kepemilikan tanah di Indonesia adalah Perjanjian Nominee tidak sah karena menyalahi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian serta kedudukan akibat dari Perjanjian nominee tersebut tidak jatuh kepada pemerintah, namun proses pengadilan serta keputusan dari hakim mempengaruhi kedudukan tanah tersebut yang terbukti dalam Putusan Mahkamah Agung nomor : 980 K/Pdt/2002 dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 2345 K/Pdt/2010. Kata Kunci : Perjanjian nominee, keabsahan perjanjian nominee, kedudukan tanah akibat perjanjian nominee.