REKONSTRUKSI PERJANJIAN GALA (GADAI ADAT) PADA MASYARAKAT ADAT ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF SYARIAH

Abstract

ABSTRAKSI Dewasa ini terbukti Indonesia tidak hanya sebagai negara transit maupun Negara tujuan bagi peredaran gelap narkoba, tetapi sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen narkoba. Dengan semakin meningkatnya peredaran gelap narkoba akan mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba termasuk penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Sedangkan di sisi yang yang lain telah dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang antara lain diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Namun demikian ternyata penyalahgunaan narkoba tidak berkurang tetapi semakin meningkat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan dilengkapi dengan data primer. Selanjutnya semua data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis. Setelah dilakukan penelitian, kemudian dapat diketahui bahwa kebijakan perundang-undangan tentang narkotika maupun psikotropika sangat mengandalkan sanksi pidana penjara sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Kondisi ini menyebabkan banyak penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dijatuhi pidana penjara. Sedangkan dalam tahap penerapan pidana terbukti banyak penyalahguna narkoba yang sedang mengalami ketergantungan tetap dijatuhi pidana penjara meskipun undang-undang telah mengatur bahwa hakim dapat memerintahkan Kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan terlebih dahulu, selanjutnya masa pengobatan dan / atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Saat ini pidana penjara sebagai sarana represif posisinya cenderung mengalami degradasi. Hal ini disebabkan pidana penjara dalam perkembangannya ternyata mempunyai kelemahan-kelemahan dengan adanya akibat-akibat negatif dan pidana penjara. Dengan demikian sanksi pidana penjara hanya dijatuhkan sebagai suatu upaya terakhir. Harus diperhatikan bahwa terhadap penyalahguna yang sedang mengalami ketergantungan dan harus menjalani pidana penjara, maka di dalam penjara penyalahguna akan berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkan narkoba apalagi jika sedang mengalami ketagihan. Pidana penjara tidak akan dapat menyembuhkannya. Situasi ini menjadi salah satu pemicu terjadinya peredaran narkoba di dalam penjara. Dengan mengingat banyaknya penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, sebaiknya lembaga pidana bersyarat harus lebih dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Sarana yang utama untuk menanggulangi merebaknya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendini adalah melalui kebijakan non penal yaitu dengan upaya preventif. Sedangkan sarana penal hanya digunakan untuk mendukung sanana non penal. Dalam hal ini sanksi pidana tetap dipertahankan untuk memberikan prevensi khusus yaitu supaya pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut, dan prevensi umum yaitu untuk mencegah masyarakat supaya tidak ikut melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu disimpulkan bahwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah korban sekaligus pelaku kriminal. ABSTRACT At the moment, Indonesia is not only known as a transit country as well as a destination for illegal drugs, but has also turned itself into a drug producer. With the increase of drug trafficking, this situation will promote the drug abuse including for own use. Despite the issuance of Law No. 5/1997 and Law No. 22/1997 to protect the self-use drug abuse, the situation on the drug abuse has not improved. Methodology employed in this research employed-normative approach supported by legal-empirical approach. This investigation use secondary data supplemented by primary data, which were then examined using descriptive-qualitative analysis based on the legal-systematical analysis From the research, it was found that the current regulatory policy on narcotics and psychotropic relies heavily on a imprisonment as a means for overcoming drug abuse for self-use. This condition has cause e illegal drug users received prison sentences. During the penal implementation, it was apparent that illegal drug users experiencing dependency received prison sentences although the regulation allows the judge to give order to the offenders for undertaking a medication and/or a treatment, which will be considered in their sanction period. Currently a imprisonment, as a repressive means tends to experience degradation. This is because a prison sanction has several weaknesses due to negative impacts of it. Therefore prison sanction should be imposed as the last resort. It is important to note that drug users experiencing addiction and receiving a prison sentence will try to obtain drugs they need. Prison sentence will not be able to cure them. This situation has triggered illegal drug trafficking within the prison precinct. With regard to the increasing number of prison punishment for self-use drug abuser, the presence of probation institution should be optimally utilized. To alleviate the abuse of drugs for self-use, non-penal policy should be the main avenue for preventive measure. Penal measures should be used to support non-penal means. In such case, penal sanction is maintained to provide a specific prevention in order to avoid the offender to repeat the crime act, and as a general prevention for the public against the drug abuse. The self-use drug abuse can therefore be concluded as a victim and a criminal offender.