“IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL)”.

Abstract

ABSTRAK “IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)” Reformasi pada tahun 1998 di Indonesia membawa dampak perubahan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dimana birokrasi diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanannya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak (good governance), dan penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih (clean government) sesuai dengan cita-cita reformasi. Pemerintah desa menjadi organisasi pemerintahan terbawah dan terdekat dengan masyarakat sehingga memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance khususnya dalam memenuhi asas profesionalisme. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatur mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Berdasarkan latar belakang penelitian dilakukan dengan pokok permasalahan : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aspek hukum mengenai alih status desa menjadi kelurahan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan hambatan didalam alih status desa menjadi kelurahan. 3) Untuk mengetahui dan menganalisa dampak peningkatan good governance di dalam implementasi alih status desa menjadi kelurahan ditinjau dari asas profesionalitas dalam aspek pelayanan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kualitas penyelenggaraan alih status desa menjadi kelurahan. Kemudian menganalisa bagaimana langkah birokrasi pemerintah desa maupun kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas profesionalisme. Oleh karena itu, metode pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian adalah alih status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Slawi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2009 yang dibuat mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 beserta aturan pelaksananya. Hambatan dan kendala dalam penerapan alih status ini berasal dari aturan yang belum lengkap, perangkat desa dan masyarakat yang tidak mau diubah menjadi kelurahan, dan kesalahpahaman terhadap status Kelurahan. Dampak implementasi perubahan status ini dibagi menjadi 2 yaitu dampak terhadap struktur pemerintahan desa dan dampak terhadap aspek pelayanan umum (public service) bagi masyarakat. Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, asas profesionalisme, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa, Kelurahan ABSTRACT “THE IMPLEMENTATION OF TRANSITIONAL STATUS OF VILLAGE INTO URBAN VILLAGE IN THE REALIZATION ASPECTS OF GOOD GOVERNANCE (A CASE STUDY IN SLAWI DISTRICT OF TEGAL REGENCY) Indonesian’s reformation in 1998 brings the impact of changes to the governance process in which bureaucracy is expected to perform its services in accordance with the general principles of good and clear governance based on the ideals of reformation. The Village administration serving as the lowest and the closest governmental organization to the society holds strategic roles to implement good governance especially to meet its professionalism principles. Law no. 32 of 2004 regulates the transitional status of village into urban village. This transitional status aims to improve public services, good governance performance, and the empowerment of public welfare. Based on those backgrounds, this study is conducted with the following questions: 1) to know and analyze about how the transitional status of village into urban village upon the legal aspects. 2) to know and analyze the constraints and obstacles of transitional status of village into urban village. 3) to know and analyze the impacts of good governance to the implementation of transitional status of village into urban village in term of public service professionalism aspects. This study aims to explain and analyze the governance quality upon the transitional status of village into urban village and how the village or urban village administrative bureaucracy improves the public services based on the professionalism principles. Therefore, the Juridical Empirical Approach is chosen to use in this study. The result of this study is that the transitional status of village into urban village in Slawi District based on the Local Governmental Regulation of Tegal Regency no. 5 of 2009 in reference to Law no.32 of 2004 along with its implementation regulation, the constrains and obstacles are upon the incomplete regulations, the village administrators, and the society that refuse to accept its status into urban village and misunderstand upon its status. The impacts of this transitional status implementation are divided into 2: the impacts upon the village administration structure and upon the public services. Keyword: Implementation, Good Governance, Professionalism Principles, Law no. 32 of 2004, Village, Urban Village, transitional.