UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA UKIRAN JEPARA USAHA KECIL DAN MENENGAH

Abstract

ABSTRAK UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA UKIRAN JEPARA USAHA KECIL DAN MENENGAH Penelitian ini mengkaji tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melindungi Usaha Kecil Menengah (UKM) Ukir Jepara. Penelitian didasarkan pada permasalahan tidak efektifnya peraturan hukum di bidang hak cipta, khususnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam melindungi karyacipta dari pembajakan atau penyalahgunaan oleh warga negara asing, dan merosotnya kinerja UKM mebel ukir di Jepara. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji tentang aspek normatif dari hukum yang mengatur tentang hak cipta dan aspek bekerjanya hukum di masyarakat, serta respon masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan informan kunci, sementara data sekunder berupa bahan-bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang mengatur tentang hak cipta, khususnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ternyata tidak efektif, sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran atau penyalahgunaanseperti yang dilakukanoleh Harrison. Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melindungi UKM mebelukirJepara diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum, yaitu mendapatkan Hak Indikasi geografis atas ukir Jepara dan perlindungan non hukumberupapenyediaan bahan baku, fasilitasi permodalan,fasilitasi pemasaran,peningkatan kualitas sumber daya manusia,penguatan infrastruktur; dan membuat city branding. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat direkomendasikan beberapa saran antara lainDPR merevisi Pasal 10 ayat (2) UUHC, PemerintahKabupaten Jepara memfasilitasi pemberian merek terhadap setiap karya cipta ukir khas Jepara dan mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal HKI membatalkansertifikatyang dimilikioleh Harrison, dan,para pengrajin dan/atau pengusaha mebel ukir Jepara dapat membuat merek kolektif agar lebih efisien dan efektif serta dapat menghemat biaya. Kata kunci: hak cipta, Usaha Kecil dan Menengah, perlindungan hukum