PEMBANGUNAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MELALUI PEMBERDAYAAN YURISPRUDENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Abstract

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Permasalahan dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 adalah Reformasi Birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui sistem perundang-undangan (legal reform), Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya akan disebut dengan UUAP), yang berfungsi sebagai: (i) memperbaiki kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, (ii) menjadi dasar peningkatan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan (iii) sebagai upaya untuk mengurangi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. UUAP ini memungkinkan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). UUAP merupakan hukum materiil dari Undang-Undang PTUN. Oleh karena itu, dengan disahkannya UUAP tersebut, maka Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia menjadi lengkap, baik HAN materiil maupun HAN formil. Secara umum dapat dikatakan bahwa UUAP merupakan UU payung (umbrella act) bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. sehingga pasca diundangkannya, kewenangan PTUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara di Indonesia menjadi lebih luas, baik menyangkut segi formal/prosedural atau hukum acara maupun segi substansial proses peradilan. Pada masa kini HAN telah mengalami berbagai perkembangan, baik dalam pengertian normatif atau dalam pengertian aktivitas. HAN tidak lagi hanya menjadi hukum yang mengatur pemerintahan semata, namun HAN pada kenyataannya sudah juga mengatur berbagai hal-hal di luar ruang lingkup tradisionalnya selama ini. Dengan demikian HAN dalam praktek tidak saja ditemukan dalam sikap pejabat administrasi negara, tetapi juga (bahkan terutama) di dunia peradilan, yaitu dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa selain penyusunan kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang HAN, Pembangunan Hukum Nasional bidang HAN dapat juga dilakukan melalui pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum (pembaruan hukum dalam arti law reform). Kedudukan dan fungsi yurisprudensi ini semakin tampak arti pentingnya bagi pengembangan HAN itu sendiri.