ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN DIBACAKAN DENGAN BAHASA YANG TIDAK DIMENGERTI OLEH SALAH SATU PIHAK (Studi Kasus Terhadap Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor : 04/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/IX/2012)

Abstract

ABSTRAK Analisis Yuridis Terhadap Akta Yang Dibuat Dan Dibacakan Dengan Bahasa Yang Tidak Dimengerti Oleh Salah Satu Pihak (Studi Kasus Terhadap Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor : 04/Pts/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/IX/2012) Akta notaris adalah dokumen mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan dikehendaki oleh yang berkepentingan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 UUJN yaitu bahasa Indonesia yang baku. Apabila dalam hal salah satu tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh salah satu pihak. Masalah adalah kesenjangan (discrepancy) antara apa yang seharusnya (harapan) dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum akta Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pembuat akta terhadap akta yang dibuat dan dibacakan dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu pihak menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kekuatan hukum akta Notaris terhadap akta yang dibuat dan dibacakan dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu pihak menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan menganalisis tanggung jawab Notaris selaku pembuat akta terhadap akta yang dibuat dan dibacakan olehnya dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu pihak menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan menggunakan data primer. Penelitian ini dapat dikatagorikan bersifat yuridis sosiologis. Bersifat yuridis oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Hasil penelitian diperoleh bahwa kekuatan hukum akta Notaris yang dibuat dan dibacakan dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu pihak menjadi akta dibawah tangan. Notaris YA melanggar ketentuan Pasal 16 huruf (a) dan Pasal 43 ayat 3, dijatuhi sanksi oleh MPW berupa Teguran Tertulis. Terkait azas tanggung jawab dan azas kepastian hukum sebagai bentuk tanggung jawab notaris, MPW hendaknya menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 85 huruf (c) UUJN. Kata Kunci : Pembacaan Akta, Majelis Pengawas Wilayah, Undang-Undang Jabatan Notaris.