ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. JHONLIN BARATAMA

Abstract

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk perusahaan pada hakekatnya dibentuk untuk mencari keuntungan, namun kemudian dalam perkembangannya paradigma ini bergeser dengan mulai dikenalnya suatu prinsip yang mengatur bahwa perusahaan tidak lagi semata-mata mencari keuntungan namun juga memiliki aspek tanggung jawab sosial, prinsip ini dikenal dengan istilah Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Di Indonesia secara yuridis Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, terdapat suatu permasalahan pokok yaitu aktualisasi dari Corporate Social Responsibilities (CSR) itu sendiri dan akibat-akibat hukum yang dikandungnya. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan apakah akibat hukumnya apabila Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu Perseroan Terbatas . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Jhonlin Baratama di dasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan program CSR di PT Jhonlin Baratma dilandasi oleh motivasi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dan menjadi panggilan yang tulus dari dalam perusahaan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Sampai saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan CSR, sehingga terdapat berbagai pemahaman dan tafsir hukum dalam pelaksanaanya, sehingga CSR tidak dapat dipaksakan keberlakukannya dan bersifat sukarela (voluntary) dan apabila CSR tidak dilaksanakan maka suatu perseroan terbatas tidak dapat dikenakan sanksi.