PENGECEKAN SERTIPIKAT TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

Abstract

Abstrak PENGECEKAN SERTIPIKAT TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat (dalam arti tidak mutlak) kepemilikan hak atas tanah oleh seseorang. Dalam standar prosedur pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan yang menyangkut perbuatan hukum terhadap sertipikat tanah tersebut , hukumnya wajib untuk melakukan pengecekan sertipikat tanah terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan setempat sebelum melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini kebanyakan masyarakat pada umumnya melakukan transaksi di luar sana tidak tahu betapa pentingnya melakukan pengecekan sertipikat terlebih dulu, untuk memastikan bahwa sertipikat hak atas tanah itu benar-benar tercatat data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai Pelaksanaan pengecekan sertipikat dalam proses pembebanan hak tanggungan dan pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, karena dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Prosedur pengecekan sertipikat dalam proses pembebanan hak tanggungan untuk wilayah Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana PPAT telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan perbuatan hukum pembebanan hak tanggungan dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan sertipikat; 2) Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi apabila jaminannya telah di”blokir” oleh pihak ketiga hanya berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, akan berakibat kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren bukan preferent Kata Kunci : Pengecekan Sertipikat, Pendaftaran, Hak Tanggungan