PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG ATAS PENJUALAN BENDA TIDAK BERGERAK YANG DIJAMINKAN PADA BRI CABANG BUMIAYU OLEH KPKNL TEGAL

Abstract

ABSTRAK “Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Atas Penjualan Barang Tidak Bergerak yang Dijaminkan Pada BRI Cabang Bumiayu Oleh KPKNL Tegal”. Peralihan hak atas tanah melalui lelang (penjualan di muka umum) dilakukan dalam rangka pelunasan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan, sehingga timbul permasalahan apakah pemenang lelang di dalam suatu proses pelelangan dapat langsung mendapatkan haknya sesuai dengan Berita Acara Lelang, apakah kendala yang dihadapi pemenang lelang dalam suatu proses pelelangan untuk mendapatkan haknya secara langsung sesuai Berita Acara Lelang, dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang melalui kantor KPKNL Tegal atau benda yang dijaminkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak pemenang lelang di dalam suatu proses pelelangan yang seharusnya langsung di dapat sesuai dengan berita acara lelang, mengetahui kendala yang dihadapi pemenang lelang untuk mendapatkan haknya, serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi perpustakaan dan survey lapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara dengan narasumber, hasilnya dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi di KPKNL Tegal dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06./2010 dan Peraturan Dirjen Kekayaan Negera Nomor 03/KN/2010. Kenyataan yang ada, pemenang lelang hanya bisa mendapatkan haknya berupa surat kepemilikan/sertifikat, tidak beserta fisik/bangunan. Kendala yuridis yang dihadapi, apabila dari BPN terjadi pemblokiran, maka proses balik nama kepemilikan akan tertunda. Perlindungan hukum yang diberikan adalah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi perseorangan kepada Pengadilan Negeri. Apabila ternyata dalam proses lelang terjadi cacat hukum, maka pemenang lelang dapat meminta ganti rugi kepada penjual lelang. Saran yang dapat diberikan, perlu adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas mengenai Tanggung jawab penjual atas barang yang dilelang, serta isi dari risalah lelang yang memuat klausula mengenai pemberian perlindungan hukum bagi pemenang lelang karena pemenang lelang sudah beritikad baik, dan harus dilindungi oleh hukum sehingga peraturan mengenai lelang dapat menjamin dan member kepastian hukum bagi pemenang lelang. Kata Kunci : HakTanggungan, Eksekusi, Pemenang Lelang, Perlindungan Hukum