PERUBAHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH MENJADI PAJAK DAERAH DI JAKARTA TIMUR

Abstract

ABSTRAK PERUBAHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH MENJADI PAJAK DAERAH DI JAKARTA TIMUR BPHTB merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka BPHTB yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat menjadi beralih kepada Pemerintah Daerah. Adanya perubahan pemungutan BPHTB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah tentunya mengakibatkan perubahan yang cukup mendasar dalam pemungutan BPHTB. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Perubahan Pemungutan Bea Perolehan Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Setelah Menjadi Pajak Daerah Di Jakarta Timur”. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini pertama, apa saja perubahan-perubahan mendasar yang terdapat dalam pemungutan BPHTB setelah menjadi Pajak Daerah Di Jakarta Timur. Kedua, bagaimana akibat perubahan tersebut terhadap pemungutan BPHTB di Jakarta Timur, dan ketiga, hambatan-hambatan apa saja yang timbul serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam pemungutan BPHTB di Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris berdasarkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan para pihak yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan informasi yang sejelasnya sesuai keadaan di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk tesis. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan gambaran bahwa setelah BPHTB menjadi Pajak Daerah di Jakarta Timur maka, perubahan-perubahan mendasar antara lain dalam pemungutannya, penghitungannya, dan pembagian hasil pemungutan yang mengakibatkan penerimaan Daerah di Jakarta Timur menjadi meningkat. Selain itu akibat dari tidak ada validasi adalah wajib pajak tidak berkewajiban untuk melaporkan validasi pembayaran BPHTB ke Kantor Pajak. Namun kurangnya sarana dan prasarana menjadi hambatan dalam pemungutan BPHTB. Saran dari penelitian ini adalah kepada Pemerintah Daerah di Jakarta Timur agar segera melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang memadai sehingga kegiatan pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak dapat terlaksana dengan aman, nyaman, cepat dan menjamin kepastian hukum. Kata Kunci: BPHTB, Pajak Daerah.