TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG SAH ( StudiKasusPutusanMahkamahAgungNomor : 163K / AG / 2011 )

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG SAH ( StudiKasusPutusanMahkamahAgungNomor : 163K / AG / 2011 ) Tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak sah, karena terdapat anak-anak yang dapat disangkal atau diingkari kelahirannya atau keberadaanya oleh ayahnya. Pada Pasal 44 Undangundang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu dilahirkan akibat perzinahan tersebut. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah putusan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama, putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan putusan Hakim Mahkamah Agung sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Bagaimana akibat Hukum terhadap suami, Istri dan anak? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadialan Agama, Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap suami, istri dan anak karena adanya penyangkalan anak dengan sumpah Li’an. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran selengkap-lengkapnya di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Petimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537 / Pdt.G / 2009 / PA.Pwt dari aspek yuridis yaitu Pasal 44 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 101, Pasal 126 dan Pasal 128 KHI, Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 185 / Pdt.G / 2010 / PTA.Smg dari aspek yuridis yaitu Pasal 102 ayat 2, KHI, dan Pasal 42, Pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/ AG / 2011 dari aspek yuridis yaitu Pasal 44 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 101, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 128 dan Pasal 162 KHI. Selain itu Akibat hukum dengan adanya penyangkalan anak tersebut terhadap suami istri, yaitu terputusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya dan akibat hukum untuk anak, yaitu putusnya hubungan nasab antara Buswiryawan Raditya Boenyamin dengan Busono Boenyamin. Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Penyangkalan Keabsahan Anak, Putusan Pengadilan, Perkawinan