DESENTRALISASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PONTIANAK

Abstract

ABSTRAK DESENTRALISASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PONTIANAK Desentralisasi BPHTB menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi dari sistem otonomi daerah yang saat ini berlaku di Indonesia. Kemandirian fiskal daerah sangat penting untuk menunjang pembiayaan rutin daerah dan terlaksananya pembangunan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah desentralisasi BPHTB sebagai pajak Kabupaten/Kota memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana implikasinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Penerimaan BPHTB sejak tahun 2007-2012 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,64% namun tetap memberikan pengaruh yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berbagai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan penerimaan BPHTB, terbukti menjadikan BPHTB sebagai sumber utama yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Notaris turut berperan dalam mensosialisasikan pembayaran BPHTB kepada kliennya. Hal itu terkait dengan kewajiban Notaris/PPAT untuk menandatangani akta, apabila BPHTB telah dilunasi dan Notaris diwajibkan untuk melaporkan setiap pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang dibuatnya. Pemerintah Kota Pontianak perlu membuat peraturan mengenai harga dasar tanah atau dapat juga dengan menaikkan NJOP PBB secara berkala. Hal itu dilakukan untuk menghindari WP yang tidak jujur dalam melaporkan utang pajaknya dan juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam transaksi jual beli tanah. Kata Kunci : Desentralisasi BPHTB, Pendapatan Asli daerah.