IMPLEMENTASI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBERIKAN DEBITOR KEPADA KREDITOR

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBERIKAN DEBITOR KEPADA KREDITOR Pembebanan Hak Tanggungan dapat didahului dengan dibuatnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan memiliki batasan jangka waktu yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Pembatasan jangka waktu tersebut, dimaknakan berbeda oleh Notaris, Badan Pertanahan Nasional, dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Terjadi pembiasan makna mengenai penerapan jangka waktu tersebut, sehingga berdampak pada praktek penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Penelitian ini meneliti permasalahan berupa pembiasan makna mengenai batasan jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menurut Notaris, Kantor Pertanahan, dan Lembaga Perlindungan serta implementasi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna yang diberikan oleh Notaris, Kantor Pertanahan dan Lembaga Perlindungan Konsumen serta implementasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal approach. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi pembiasan makna mengenai jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan antara Notaris atau PPAT, Kantor Pertanahan dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Pembiasan makna tersebut terjadi karena adanya benturan antara kepastian dan keadilan dalam mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat modern, terkait jangka waktu tersebut. Implementasi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan juga terpengaruh oleh kegiatan pertanahan yang semakin padat. Diperlukan penyeragaman makna mengenai jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, untuk menghindari adanya pembiasan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan yang berbeda. Serta diperlukan konsep hukum baru yang dapat mengikuti perkembangan perkreditan yang kini telah melahirkan kepentingan para pihak yang semakin kompleks. Kata Kunci : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan