EKSISTENSI PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH POLRI

Abstract

ABSTRAK EKSISTENSI PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH POLRI Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan salah satu ciri dari jaminan kebendaan maksudnya hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efesien dan mengandung kepastian hukum. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat yaitu apabila pihak Debitor telah lalai melakukan prestasinya dan Debitor (pemberi fidusia) tidak ada itikad baik untuk membayar atau mengembalikan barang yang telah dijadikan fidusia maka barang tersebut dapat dieksekusi langsung berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUF Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia serta dapat meminta pihak kepolisian untuk mengamanankan jalannya eksekusi jaminan fidusia. Tujuan Penulisan adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai eksistensi pihak kepolisian dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia dan mengkaji dan menganalisis tentang cara pengamanan yang dilakukan pihak polri. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut : Eksistensi Kepolisian dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia bersifat mengawasi dan mengendalikan, menjaga keamanan sehingga tidak menimbulkan tindak pidana, tindakan kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 serta dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap kreditor dan debitor serta benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Undangundang Jaminan fidusia harus tegas memberikan perlindungan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan membuat perjanjian atau mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi, sehingga benda yang menjadi objek jaminan fidusia terlindungi dan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku. Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Eksekusi, Pengamanan Polri.