REKONSTRUKSI PERJANJIAN GALA (GADAI ADAT) PADA MASYARAKAT ADAT ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF SYARIAH

Abstract

ABSTRAK Gala merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam antara pihak pemberi gala dan penerima gala dengan konsep tolong-menolong pada untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keadaan yang bersifat mendesak. Jika melihat pelaksanaan perjanjian gala pada masyarakat adat Aceh saat ini adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan dan aturan pada Pasal 2 (dua) ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Adat dan Istiadat dan ketentuan Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian gala dalam masyarakat adat Aceh. Untuk mengetahui konsep perjanjian gala berdasarkan perspektif syariah dan untuk mengetahui bentuk rekonstruksi perjanjian gala berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi pendekatan socio-legal research. Selain data sekunder, juga digunakan data primer dari serangkaian observasi dan wawancara dengan informan. Bentuk pelaksanaan perjanjian gala padamasyarakat adat Aceh adalah jika para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian gala, maka terjadilah serah terima (ijab kabul) yang disertai penyerahan objek jaminan dari pihak pemberi gala kepada pihak penerima gala dalam bentuk hak pakai, sedangkan dipihak penerima gala menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai. Berakhirnya perjanjian gala pada masyarakat adat Aceh adalah jika objek gala tersebut telah ditebus. Jika ditinjau konsep perjanjian gala dari perspektif syariah maka adanya ketidaksesuaian diantara keduanya. Pada suatu perjanjian gala tidak mengenal adanya batas waktu berakhirnya perjanjian gala dan hasil yang diperoleh atas pemanfaatan objek gala dianggap sebagai suatu bentuk balas jasa dari pihak pemberi gala atas pinjaman dari pihak penerima gala tanpa mengurangi hutang pihak pemberi gala., sedangkan pada perspektif syariah tidak adanya batasan waktu atas pemanfaatan atas objek gala akan menjuruskan perjanjian gala ke dalam perbuatan gharah dan riba. Salah satu bentuk rekontruksi perjanjian gala berbasis syariah yaitu dengan adanya penerapan akad mudharabah sehingga pemanfaatan atas barang gala dapat terhindar dari unsur gharar dan riba. Diharapkan kepada para pihak dalam melaksanakan perjanjian gala agar tidak melupakan konsep awal perjanjian gala yangmerupakan suatu perbuatan tolong-menolong dan tidak mengharapkan keuntungan. Pelaksanaan perjanjian gala pada masyarakat adat di Aceh sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan mengacu pada Pasal 2 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Adat dan Istiadat yang menyebutkan “Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat haruslah berpedoman pada nilai-nilai Islami” sehingga dalam pelaksanaan perjanjian gala serta tidak menjerumuskan para pihak dalam perjanjian gala dalam praktek gharar dan riba. Dan diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk membuat qanun khusus tentang tata cara pelaksanaan gala yang sesuai dengan ketentuan Islam. Kata Kunci: Perjanjian Gala, Masyarakat Adat Aceh, Berbasis Syariah.  ABSTRACT Gala is a loan agreements between the donor and recepient with the concept of mutual help to meet the financial needs in an urgent. If you look at the implementation of gala agreement in Aceh culture society nowaday the discrepancy between implementation and the rules in Article 2 (two) of clause (2) Qanun number 9 of 2008 about traditions and customs, and the provisions of Article 7 of Government Regulation number 56 of 1960 about size determination of farmland. The purpose of this study was to determine. To know the implementation of gala agreement in Aceh culture society. To know the concept gala agreement based on sharia perspective To know reconstruction of gala agreement based on sharia. The method used is empirical juridical approach and socio-legal approach. In addition to secondary data, also used primary data from a series of observations and interviews with informants. Form of implementation of the agreement gala on indigenous peoples of Aceh is if the parties have agreed to enter into agreements gala, then there was a handover (consent granted) that accompanied the delivery of security object from the donor gala to the recipient 'gala in the form of a right to use, while the part of the recipient gala surrender money with the deal met as has been agreed between them in cash. Expiry of the gala on indigenous peoples gala Aceh is if the object has been redeemed. If viewed from the perspective of the concept of sharia gala agreement that the discrepancies between the two. In an agreement gala recognizes no deadline for expiry of the gala and the results obtained on the use of the object gala is considered as a form of remuneration from the donor gala on loan from the receiving party gala without reducing debt the provider gala., While the perspectives of sharia absence a time limit on the use of the object gala gala will aim agreement into action gharah and usury. One form of sharia-based reconstruction gala agreement that with the implementation of mudharabah so that the use of the goods gala can avoid gharar and usury. It is expected that the parties in implementing the agreement in order not to forget the gala initial concept gala agreement which is an act of mutual help and does not expect profit. Implementation of the indigenous peoples gala agreement in Aceh should be implemented in accordance with the provisions of sharia and referring to Article 2 Qanun No. 9 of 2008 concerning Indigenous and Customs which states "Development, development, conservation, and protection and customs must be guided by the values Islamic values "that the implementation of the agreement does not plunge the gala as well as the parties to the agreement gala in practice gharar and usury. And is expected to the Aceh Government to make special qanuns on procedures for the gala in accordance with the provisions of Islam. Keywords: Agreement Gala, Aceh Culture Society, Sharia.