ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pdt/2004)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pdt/2004) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Terungkapnya kasus berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh ahli waris terkadang menimbulkan sengketa. Sengketa ini terjadi karena adanya penguasaan obyek gugatan dari alm H. DRW sebagai orang tua angkat kepada SWD sebagai Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I), kepada anak angkatnya. Dari penguasaan tersebut DRM dan DRS binti H. DRW (ahli waris) sebagai Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) merasa kehilangan haknya, oleh karena itu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pembatalan atas penerbitan sertipikat pengganti. Permasalahan pokok yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini yaitu apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pdt/2004 telah memenuhi asas keadilan, serta bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dikaitkan dengan asas nemo plus juris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis nilai-nilai keadilan yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung serta dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dikaitkan dengan asas nemo plus juris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan sosial digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, namun dilihat sebagai landasan hukum untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian : pertama, bahwa Putusan Mahkamah Agung belum mencerminkan asas keadilan untuk mencapai penetapan hukum karena hakim menghilangkan hak selaku ahli waris yang posisinya sama sebagai anak yang berhak mewarisi obyek sengketa dari orangtuanya. Hakim harus dapat menafsirkan Undangundang secara lebih luas dan menggali dasar-dasar serta asas-asasnya guna mencapai keadilan dalam setiap putusannya. Kedua, pertimbangan hakim belum memenuhi asas nemo plus juris karena pewaris masih memiliki hak hibah untuk mengalihkan atau memberikan kepada pihak lain sebagai ahli waris. Putusan hakim belum memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah yang sebenarnya, yang tanahnya disertipikatkan atas nama orang lain. Hakim hendaknya melakukan konsultasi terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional sehingga tidak salah dalam menerapkan suatu putusan pengadilan yang berorientasi pada rasa keadilan agar pemilik tanah akan merasa terpelihara dan terlindungi kepentingannya. Hakim juga hendaknya berdasar pada asas nemo plus juris agar putusannya memberikan hak hibah sepenuhnya kepada pewaris untuk mengalihkan atau memberikan warisan kepada ahli waris yang posisinya sama sebagai anak yang berhak menerima hak hibah dari pewaris. Kata Kunci : sertipikat pengganti, putusan pembatalan, ahli waris