EFEKTIFITAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PENYIAPAN DAN PEMBUATAN AKTA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)

Abstract

Abstrak Efektifitas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Penyiapan dan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT haruslah memenuhi cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan diundangkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 PPAT sudah dapat menyiapkan dan membuat akta sendiri tanpa perlu menggunakan formulir (blanko) akta yang disediakan oleh BPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas penerapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 dan akibat hukumnya bagi PPAT yang tidak menjalankan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, khususnya untuk PPAT Sementara (PPATS). Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal studies dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak semua PPAT menyiapkan dan membuat akta sendiri khususnya PPAT Sementara. PPAT Sementara di Kabupaten Nunukan masih menggunakan formulir akta yang lama. Sedangkan PPAT Notaris sudah melakukan pembuatan dan penyiapan akta sendiri. Akibat hukum akta PPATS yang dibuat dengan menggunakan blanko masih sah dan dapat diterima untuk didaftar oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Nunukan. Dari hasil penelitian maka ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 belum dapat berjalan dengan efektif. Sehingga formulir akta masih digunakan oleh PPAT dalam melaksanakan tugas pemeliharaan data pendaftaran. Kata kunci: Efektifitas Hukum, PPAT, Penyiapan dan Pembuatan Akta oleh PPAT, PPAT Sementara.