PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN (Studi Terhadap Pemeriksaan Akta Notaris dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN (Studi Terhadap Pemeriksaan Akta Notaris dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang) Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya membuat akta otentik tidak dalam kedudukan sebagai penyelidik dan penyidik yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan adanya penyalahgunaan akta Notaris/PPAT untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Notaris/PPAT tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penyalahgunaan akta Notaris/PPAT untuk melakukan perbuatan hukum terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penghadapnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana pelaksanaan hak ingkar atas perlindungan hukum Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya membuat akta otentik terhadap pemeriksaan akta sebagai alat bukti perkara tindak pidana pencucian uang ? (2). Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya terhadap pemeriksaan akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti perkara tindak pidana pencucian uang ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak ingkar atas perlindungan hukum Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya membuat akta otentik terhadap pemeriksaan akta sebagai alat bukti perkara tindak pidana pencucian uang. Tujuan selanjutnya adalah mengetahui konsep ideal perlindungan hukum Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya terhadap pemeriksaan akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti perkara tindak pidana pencucian uang Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan Socio Legal Research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak ingkar Notaris/PPAT tidak secara mutlak dapat diterapkan dalam menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pemeriksaan akta Notaris/PPAT sebagai alat bukti surat dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya tetap diupayakan sebagai perwujudan nilai-nilai dasar yang terkadung didalam groundnorm Pancasila, nilai-nilai keadilan substantif, serta keadilan yang seimbang terhadap penyalahgunaan akta Notaris/PPAT oleh penghadapnya untuk melakukan perbuatan hukum terkait tindak pidana pencucian uang. Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya membuat akta otentik yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris/PPAT dan telah sesuai dengan ketentuanix ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris/Kode Etik PPAT harus mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Akta Notaris/PPAT, Alat Bukti Surat, Tindak Pidana Pencucian Uang