PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PENGUASAAN TANAH ADAT SUKU ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS (TNBD), PROVINSI JAMBI

Abstract

ABSTRAK Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pelaksanaan Sistem Penguasaan Tanah Adat Suku Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Provinsi Jambi Keberadaan warga Suku Suku Anak Dalam (Orang Rimba) dalam perkembangannya, tidak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah setempat terutama berkaitan dengan penguasaan lahan adat yang tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai kasus konflik pertanahan muncul dengan mendudukkan warga Suku Anak Dalam (Orang Rimba) sebagai pihak yang dirugikan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana sistem penguasaan tanah adat Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Provinsi Jambi ? Bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah terhadap pelaksanaan sistem penguasaan tanah adat Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Provinsi Jambi? Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum sosial kualitatif (social legal qualitative). Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem penguasaan tanah adat Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Provinsi Jambi. dilakukan secara komunal. Masyarakat Adat Suku Anak dalam (Orang Rimba) pada hakekatnya tidak boleh menjual lahan, tetapi boleh mengelola dan menikmati hasilnya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Selama ini perlindungan hukum hak atas tanah terhadap pelaksanaan sistem penguasaan tanah adat Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Provinsi Jambi belum diberikan secara optimal oleh pemerintah. Pemerintah belum mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar memberikan perlindungan hak hidup bagi suku Anak Dalam (Orang Rimba). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penguasaan Tanah Adat, Suku Anak Dalam