PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP KETERLAMBATAN KEHILANGAN DAN/ATAU KERUSAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI SURAT KILAT KHUSUS YANG DIPOSKAN PADA KANTOR POS SEMARANG

Abstract

Pelaksanaan pengiriman surat kilat khusus berpedoman pada ketentuan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor : KD 75/Dirut/0811 tentang layanan pos kilat khusus, namun pelaksanaannya tidak semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan ada beberapa kasus ketidaksesuaian atau ireguleritas terjadi seperti kiriman terlambat, hilang dan/atau rusak. Konsumen pengguna jasapos surat kilat khusus dapat melakukan tuntutan ganti rugi atas ketidaksesuain/ireguleritas. Kantor Pos Semarang dalam menindaklanjuti gugatan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Direksi PT Posindonesia (Persero) nomor SE.49/Dirop/0604 tentang layanan harga tanggungan kirimanpos dalam negeri, pelaksanaannya menimbulkan permasalahan apakah proses penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undang, hambatan-hambatan yang ditemukan dan cara mengatasi hambatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau penelitian hukum normatif merupakan merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penyelesaian gugatan tuntutan ganti rugi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, semua gugatan tuntutan ganti rugi dapat diselesaikan dengan baik, kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasapos surat kilat khusus karena kesalahan Kantor Pos Semarang dibayarkan ganti rugi, tidak ada kasus yang sampai ketingkat Pengadilan dan juga tidak melibatkan lembaga penyelesaian sengketa seperti ADR (alternative dispute resolution), dan BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen). Dalam rangka melindungi kepentingan PT. Pos Indonesia (Persero) dan konsumen pengguna jasapos surat kilat khusus disarankan klausal perjanjian didalam resi tidak menyimpang dari asas asas perjanjian, melakukan pembenahan operasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai