EKSEKUSI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DI BPR KENDALI ARTHA KABUPATEN KENDAL

Abstract

ABSTRAK EKSEKUSI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DI BPR KENDALI ARTHA KABUPATEN KENDAL Eksekusi penjualan di bawah tangan adalah eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan eksekusi penjualan di bawah tangan terhadap kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia di BPR Kendali Artha Kabupaten Kendal, dan untuk mengkaji dan menganalisis jika debitor wanprestasi tidak mau menyerahkan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada kreditor penerima fidusia. Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni bahan atau data hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan survai lapangan dengan alat pengumpul kajian dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BPR Kendali Artha Kabupaten Kendal, pelaksanaan eksekusi penjualan di bawah tangan terhadap kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan setelah memenuhi syarat dalam Pasal 29 ayat (2) UUF dengan cara, kreditor dan debitor sama sama mencari calon pembeli untuk objek jaminan fidusia tersebut dalam waktu 14 hari kerja setelah jatuh tempo dari perjanjian kredit berakhir, setelah 14 hari kerja dipilihlah calon pembeli yang menawarkan harga tertinggi untuk objek jaminan fidusia tersebut berdasarkan kesepakatan antara debitor dan kreditor. Upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila debitor wanprestasi tidak mau meyerahkan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada kreditur penerima fidusia di BPR Kendali Artha Kabupaten Kendal adalah dengan upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit, dan penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang dalam hal ini POLRI berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Kata Kunci : Eksekusi objek jaminan fidusia, penjualan di bawah tangan.