PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Gono Gini) SETELAH PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (Studi Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus)

Abstract

ABSTRAK PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Gono Gini) SETELAH PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (Studi Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus) Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masingmasing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta bersama merupakan salah satu peristiwa hukum yang muncul ketika terjadi Perceraian. Dari putusan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama ada sebagian harta bersama yang belum bisa diselesaikan proses pembagiannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Kudus dan Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama (gono gini) di Pengadilan Agama Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, faktor yuridis merupakan peraturan yang ada dalam masyarakat dalam hal ini ditekankan pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan faktor empiris merupakan faktor yang terdapat dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama (gono gini) di Pengadilan Agama Kudus. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Hambatan dalam pelaksanaan putusan pembagian harta bersama (gono gini) adalah a). sulit untuk dibagi sama seperdua antara Pemohon Eksekusi dan Termohon eksekusi secara utuh. b). Harta bersama yang berupa rumah yang berdiri di atas tanah milik otang tua Termohon sulit dilakukan eksekusi. c). Harta bersama yang berupa kios dan los yang dinyatakan sebagai harta bersama ternyata tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non eksekutabel). Kata Kunci: Harta Bersama dan Eksekusi (Pelaksanaan).