ANALISIS KONSEP NOTARIS MAYANTARA DAN OTENTISITAS AKTANYA TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Abstract

ABSTRAK ANALISIS KONSEP NOTARIS MAYANTARA DAN OTENTISITAS AKTANYA TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Pengakomodasian sistem elektronik di dalam UU No. 40 Tahun 2007 telah menimbulkan beberapa masalah, seperti penerapan Cybernotary atau Electronic Notary (E-Notary) atau Notary by Digital, dan konsepsi tanda tangan secara elektronik. Berdasarkan hal ini, maka ditentukanlah rumusan masalah penelitian tesis ini, diantaranya: Bagaimana konsep Notaris Mayantara yang terkait UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? Dan Bagaimana otentisitas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan melalui media elektronik berdasarkan Pasal 77 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? Adapun tujuan penelitian ini diangkat, yaitu untuk menganalisis dan mencari mekanisme, beserta lingkup batasan konsep Notaris Mayantara menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan untuk menganalisis otentisitas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan melalui media elektronik berdasarkan Pasal 77 UU No. 40 Tahun 2007. Jenis metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dogmatika hukum (rechtsdogmatiek). Berdasarkan hasil penelitian dan kemudian menjadi suatu kesimpulan, maka diketahuilah, Konsep Notaris Mayantara yang terkait UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah Notaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan melalui Media Elektronik, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris tersebut, dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Para Pemegang Saham, Para Saksi dan juga Notaris. Kemudian, otentisitas Akta Notaris Mayantara atau Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Media Elektronik yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak otentik karena telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 16 Ayat (1) huruf M jo. Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf M UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Dari hasil penelitian ini diberikanlah saran, diantaranya agar melakukan harmonisasi muatan UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Terutama ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 16 Ayat (1) huruf M jo. Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf M UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, yang berkaitan dengan penerimaan dari penandatanganan akta secara elektronik, akta otentik dalam bentuk akta elektronik, kehadiran melalui media elektronik, dan pembacaan akta melalui media elektronik. Kata Kunci: Konsep Notaris Mayantara, Cybernotary, E-Notary