PEROLEHAN HAK ATAS TANAH INSTANSI PEMERINTAH MELALUI TUKAR GULING DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT. DUTA PERKASA UNGGUL LESTARI KOTA MALANG - JAWA TIMUR

Abstract

Sehubungan dengan telah dikembangkannya fungsi Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP/SPMA) dan Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) Malang menjadi Diklat Ahli Penyuluhan Pertanian (Diklat APP) Malang dan mengingat lokasi yang letaknya berada di tengah kota dan kondisi kedua sekolah pada saat ini tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai tempat belajar mengajar maka pihak APP bermaksud untuk memindahkan kedua sekolah tersebut untuk dipertukarkan dengan bangunan Diklat APP yang baru dan memenuhi persyaratan sebagai kegiatan belajar mengajar, serta dapat menunjang kelestarian lingkungan. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis adalah untuk mengetahui ketentuan hukum dan pelaksanaan perolehan tanah instansi pemerintah dengan cara tukar guling oleh PT. DPUL untuk pembangunan perumahan di Kota Malang dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan tukar guling apabila ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil kajian ini menunjukan bahwa perjanjian Tukar Menukar antara PT. Duta Perkasa Unggul Lestari (DPUL) dengan Departemen Pertanian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Hambatan yang timbul adalah adanya tanah yang tetap menjadi asset Departemen Pertanian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tukar guling tersebut adalah dengan meminta kembali lahan tersebut kepada pihak Departemen Pertanian.