AKIBAT HUKUM SURAT KUASA DALAM PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Pemberian kuasa pada dasarnya diberikan untuk mewakili pemberi kuasa untuk menjalankan suatu urusan, akan tetapi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, pemberian kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa, semata-mata untuk memberikan keadilan kepada penerima kuasa agar calon penjual jangan sampai mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain maupun tidak hadirnya calon penjual pada saat akan membuat Akta Jual Beli sehingga calon pembeli tidak dirugikan. Praktiknya, pemberian kuasa tersebut umumnya diberikan dalam bentuk akta notaris dan dibuat dengan berbagai macam susunan/format surat kuasa yang di buat oleh masing-masing notaris baik yang dibuat dalam suatu akta tersendiri maupun terdapat di dalam akta pengikatan jual beli itu sendiri. Pemberian kuasa dalam akta tersendiri maupun yang terdapat dalam akta pengikatan jual beli tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam hal penggunaan surat kuasa notariil. Pemberian kuasa tersebut umumnya mengandung klausul mengenai penyimpangan terhadap Pasal 1813 KUHPerdata yang dapat mengakhiri kuasa. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan melakukan mewawancarai informan untuk memperoleh sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian data primer dan sekunder yang telah diperoleh, dianalisa secara deskriptif analisis yang diuraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum surat kuasa notariil yang tidak mencantumkan klasula mengenai dasar pembuatan surat kuasa notariil, dapat digunakan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri sedangkan yang mencantumkan klasula mengenai dasar pembuatan surat kuasa notariil, tetap berlaku sebagai aksesor dari pengikatan jual beli. Pengakhiran pemberian kuasa dalam Pasal 1813 KUHPerdata dapat disimpangi untuk memberikan keadilan bagi penerima kuasa atau calon pembeli dengan mencantumkan klausul mengenai penyimpangan terhadap Pasal 1813 KUHPerdata. Para notaris hendaknya dapat memberikan penjelasan mengenai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi dari susunan/format surat kuasa yang dibuatnya sehingga di kemudian hari para pihak tidak ada yang merasa dirugikan