TANGGUNG JAWAB PEJABAT KANTOR PERTANAHAN PADA KESALAHAN PENULISAN DATA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Abstract

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPAT, sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaanya adalah Stelsel publikasi negatif berunsur positif. Sistemnya bukan negatif murni, karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Penelitian ilmiah dilakukan dengan harapan mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana penerapan sistem pendaftaran stelsel publikasi negatif berunsur positif di kantor pertanahan serta bagaiamana pertanggungjawaban Pejabat jika terjadi kesalahan penulisan data sertipikat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang- undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Hasil penelitian dapat diketahui Penggunaan stelsel publikasi negatif berunsur positif menunjukan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah terabaikan, hal mana dapat dilihat dari tidak adanya pertanggung jawaban terhadap hasil produk sertipikat, sehingga tujuan hukum, sebagaimana Gustav Radbruch mengemukakan ada tiga nilai dasar dalam pelaksanaan hukum yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, sehingga dengan fakta kasus yang terjadi tentang terbitnya sertipikat maka tiga nilai dasar itu sendiri sulit untuk tercapai. Pertanggungjawaban institusi pemerintahan/Pejabat Kantor Pertanahan atas kesalahan penulisan data dalam sertipikat tanah dapat dilakukan secara perdata dengan tuntutan ganti rugi, dan terhadap penerbitan sertipikat oleh Pejabat pemerintah dapat dimintakan pertanggung jawabanya ke ranah administrasi negara, serta tidak menutup kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana terhadap kesalahan penulisan data tersebut. Diharapkan pemilihan kebijakan pertanahan dalam sistem pendaftaran harus mempunyai fungsi sosial, agar tidak merugikan kepentingan bagi pemilik sertipikat hak atas, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.