IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP INDIKASI PELANGGARAN HUKUM ATAS AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Di Kabupaten Bogor)

Abstract

Notaris yang melakukan pelanggaran dalam tugas dan profesinya baik sengaja maupun karena kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Daerah dan Kepolisian. Notaris yang mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas memberikan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui implementasi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris kaitannya dengan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran hukum atas akta yang dibuat dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan dat primer yang didukung data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer data sekunder. selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundangan dengan metode deduktif. Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Implementasi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris kaitannya dengan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran hukum atas akta yang dibuat, yaitu Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif yaitu mengawasi Notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan UUJN bukan mengawasi pembuatan materi dan isi akta; 2) Tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya tetap diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian mewajibkan notaris tersebut memberikanketerangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta.