PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (STUDI DI DESA TELUK BAYUR KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA)

Abstract

ABSTRAK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA PROPINSI KALIMANTAN BARAT (Studi di Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya) Penguasaan tanah dalam berbagai bentuk hak atas tanah antara lain adalah Hak Guna Usaha (HGU). Bagi suatu badan hukum, untuk mendapatkan hak tersebut harus didahului dengan izin lokasi terlebih dahulusebagaimana ditentukan oleh KaBPN No.2 Tahun 1999. Dalam hal ini HGU dipergunakan terhadap tanah yang dijadikan lahan perkebunan. Perusahaan perkebunan bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya untuk mengembangkan usaha perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan normatif. Perolehan data bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanah yang dimohonkan oleh PT.BPG di Desa Teluk Bayur berstatus tanah negara dan tanah garapan masyarakat yang dimulai dengan mengurus izin lokasi, melakukan pembebasan tanah dengan cara ganti rugi lahan kepada masyarakat yang diketahui oleh camat dan kepala desa Teluk Bayur, mengurus izin usaha perkebunan dan kemudian menetapkan kadasteral (batas lahan). Namun, meskipun prosedur perolehan hak atas tanah sudah dilakukan dengan benar, namun tanggung jawab dan keseriusan dari perusahaan masih dirasa kurang sebab ganti ruugi yang dijanjikan perusahaan sangat lamban terealisasi. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya di masyarakat terhadap perusahaan, membuat masyarakat yangsudah tidak sabar melakukan aksi patok lahan dan kehilangan kepercayaan terhadap hukum sebab ketika masyarakat mencoba memberi peringatan kepada perusahaan secara resmi, namun perusahaan mengabaikan surat peringatan tersebut. Metode penyelesaian secara musyawarah dan jalan damai akhirnya dipilih masyarakat untuk menghindari prosedur yangberbelit-belit diantara perusahaan dan masyarakat Kata kunci : Tanah, Hak Guna Usaha, Perkebunan