ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL ATAS WARIS

Abstract

ABSTRAK Analisis Yuridis Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Final Atas Waris Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 4 ayat (2) diantaranya menyebutkan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan adalah objek PPh Final. Kemudian dalam pasal 4 ayat (3) huruf b disebutkan yang dikecualikan dari objek pajak salah satunya adalah warisan. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak saat itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Dalam praktek walaupun ketentuan hukum dengan tegas menyatakan bahwa peralihan hak terjadi pada saat pewarisan, peralihan tersebut bukan kehendak pewaris tapi terjadi karena peristiwa hukum. Namun, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 mengatur keharusan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Ketentuan ini memberikan peluang untuk dikabulkan atau ditolaknya pengajuan SKB tersebut yang mengakibatkan warisan bukan objek pajak yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dilakukan melalui wawancara dan data sekunder melalui bahan pustaka. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, maka diperoleh hasil bahwa pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (PPh) Final atas waris berdasarkan Peraturan Direktur Jeneral Pajak Nomor 30/PJ/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam hal ini terjadi pertentangan asas antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam Teori Stufenbau (hierarki peraturan perundang-undangan), maka yang digunakan adalah asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Karena pajak harus diatur dengan undang-undang. Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan warisan merupakan objek yang dikecualikan, sedangkan permohonan surat keterangan bebas yang berupa penolakan didasarkan atas persyaratan formal mengakibatkan terutang pajak. Oleh karenanya pengaturan SKB tersebut batal demi hukum, maka dalam pengaturan SKB hendaknya pemerintah mengaturnya dalam undang-undang formil (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) karena berimbas pada kewajiban pembayaran pajak masyarakat. Kata Kunci : Surat Keterangan Bebas (SKB), Pajak Penghasilan (PPh) Final, waris