PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PEMBERIAN HAK WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN PUTUSAN NO. 181/Pgt-G/2007/PA.PKL JO NO. 147/Pdt-G/2008/PTA.SMG JO NO. 669K/AG/2009)

Abstract

ABSTRAK Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya, yaitu kematian. Kematian merupakan peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, yaitu kewarisan atas harta peninggalan. Pewaris yang akan mengakibatkan hak dan kewajiban bagi ahli warisnya, Ahli waris menerima harta warisan setelah harta kekayaan pewaris diseleksi untuk menjadi harta peninggalan, untuk kemudian diadakan tindakan pemurnian agar menjadi harta waris. Hukum waris Islam tidak mengenal masa tunggu untuk melaksanakan pembagian warisan. Sedangkan pada prakteknya sering dijumpai pembagian waris yang ditunda-tunda, harta warisan dibiarkan tetap utuh sampai turun ke generasi berikutnya. Mengingat pentingnya peristiwa kematian yang mengakibatkan peristiwa hukum pewarisan, maka permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah : 1. Bagaimana Hakim menetapkan ahli waris pengganti dan pemberian hak waris berdasarkan KHI sebagai alternatif Hukum Perdata; 2. Bagaimana Aplikasi hukum Putusan Hakim di Pengadilan Agama mengenai hak waris ahli waris pengganti. Penelitian ini mengunakan metoda pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Penelitian hukum yuridis normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Kajian teori hukum berkaitan dengan kewarisan yang dikaitkan dengan keputusan hakim. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang di dapat di Pengadilan Agama Pekalongan yaitu para pihak tidak dapat menerima putusan majelis hakim di tingkat pertama sehingga para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi, karena para penggugat merasa gugatannya tidak diputus secara tuntas dan tidak memberikan putusan hukum yang berkeadilan, karena dengan jelas dan tegas permohonan gugatannya untuk menetapkan ahli waris pengganti dari pewaris dan menentukan bagian masing-masing hak waris. Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, hukum waris, putusan pengadilan.